BONE – Pemerintah Desa Siame melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan program prioritas serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Bhabinkamtibmas yang mendampingi Wakapolsek dalam memastikan jalannya musyawarah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Musdesus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) atau program sosial lainnya. Kehadiran aparat kepolisian, dalam hal ini Wakapolsek dan Bhabinkamtibmas, menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga integritas pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Wakapolsek menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam menentukan penerima bantuan. Ia juga mengapresiasi sinergi antara aparat desa dan kepolisian dalam menjaga kondusivitas lingkungan. “Kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai aturan. Semoga hasil musyawarah ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Bhabinkamtibmas Desa Siame turut aktif berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat selama proses musyawarah berlangsung. Ia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga dan aparat kepolisian, serta memastikan tidak ada potensi konflik yang muncul selama diskusi.
Kepala Desa Siame menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pihak kepolisian yang telah membantu menciptakan suasana musyawarah yang kondusif. “Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Wakapolsek memberikan rasa aman bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan aparat kepolisian memiliki visi yang sama dalam melayani masyarakat,” tuturnya.
Musdesus di Desa Siame ini diakhiri dengan penetapan daftar penerima bantuan yang disetujui secara bersama. Semua pihak berharap hasil dari musyawarah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa serta aparat penegak hukum.
Emank21
